Profil

Pada awalnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 serta berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2016 tentang OrganisasiPerangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan. Struktur organisasi Dinas Perikanan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Malang terdiri dari Sekretariat dan 4 bidang, yaitu

1. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil,

2. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan,

3. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan,

4. Bidang Pengelolaan Pembudiyaan Ikan